PURWOREJO – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Purworejo meminta seluruh cabang olahraga (cabor) segera mempersiapkan pelaporan egiatan tahun 2026 sekaligus memperhatikan ketertiban administrasi dan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini menyusul terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Purworejo, Muhamad Abdullah, saat memimpin rapat persiapan kegiatan cabang olahraga dan tata cara pertanggungjawaban di Kedai Satu-Satu, Jumat (6/11/2026). Rapat diikuti jajaran pengurus KONI, perwakilan cabor serta Bidang Olahraga Dinporapar Purworejo.
Dalam rapat tersebut dibahas tiga materi utama, yakni tata cara penerbitan piagam kejuaraan agar diakui dan memiliki nilai untuk berbagai keperluan, termasuk pendaftaran sekolah. Kemudian tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta prosedur pengajuan pencairan dana hibah melalui KONI.
Abdullah menegaskan, penyelenggaraan kejuaraan oleh cabor harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebab, piagam yang diterbitkan dari kejuaraan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi tidak diakui.
“Jadi ada tata cara dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kejuaraannya tidak dapat diakui sehingga piagamnya tidak bernilai ketika digunakan untuk kepentingan lain, termasuk mendaftar sekolah,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh cabor bergerak cepat mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan tahun ini diperkirakan hanya sekitar satu setengah bulan. Mulai pekan depan, cabor dipersilakan mengajukan permohonan pencairan anggaran hibah untuk kegiatan 2026.
Bagi cabor yang sudah melaksanakan kegiatan setelah APBD Perubahan disepakati, pengajuan dapat dilakukan untuk penggantian biaya kegiatan. Sementara cabor yang belum melaksanakan kegiatan diminta segera menentukan jadwal, lokasi, kepanitiaan serta bentuk kegiatan secara jelas.
Abdullah menjelaskan, pencairan hibah masih menunggu penyelesaian perbaikan administrasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Meski demikian, proses pengajuan dari masing-masing cabor diharapkan tidak perlu menunggu hingga dana masuk ke rekening.
Perhatian khusus juga diberikan pada ketepatan penyusunan SPJ. Abdullah mengingatkan agar keterlambatan laporan pertanggungjawaban seperti yang terjadi pada dua cabor tahun 2025 tidak kembali terulang.
“Tahun kemarin ada dua cabang olahraga yang terlambat membuat SPJ, yakni bola voli dan panahan. Kami tidak ingin hal seperti ini terulang. Kalau satu saja terlambat, dampaknya semua ikut terkena karena KONI belum bisa menyampaikan SPJ kepada Bupati melalui Dinporapar,” tegasnya.
Ia bahkan meminta seluruh cabor menyepakati batas waktu penyelesaian laporan. Cabor yang kembali terlambat sesuai jadwal yang disepakati akan menjadi bahan evaluasi dalam pemberian anggaran pada tahun berikutnya.
Lebih lanjut, Abdullah menyebut mulai 2027 kegiatan cabor harus diarahkan untuk mempersiapkan Purworejo sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2030.
KONI Purworejo, lanjutnya, telah memasang target minimal 20 medali emas pada ajang tersebut. Target itu membutuhkan perencanaan dan persiapan sejak dini, sehingga pembahasan program dan strategi masing-masing cabor akan dilakukan lebih mendalam pada awal 2027.
“Target minimal kita di 2030 adalah 20 emas. Itu tidak akan bisa tercapai tanpa perencanaan yang bagus. Karena itu, mulai tahun depan kegiatan-kegiatan cabor harus sudah mengarah pada persiapan empat tahun mendatang,” ungkapnya.
Abdullah juga menyampaikan mengenai raihan Purworejo dalam ajang Porprov XVII Jawa Tengah dimana 26 cabor Purworejo yang lolos Porprov 2026, sebanyak 21 cabor berhasil menyumbangkan medali, sedangkan lima cabor lainnya belum memperoleh medali. (*)
